Respon Bupati Sumba Barat Daya Pascausulan Pengadaan Pengadilan Agama
Tambolaka (03/12) –
Wakil ketua Pengadilan Agama Waikabubak, Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. mengadakan kunjungan kerja sekaligus silaturrahmi dengan Bupati, dr. Kornelius Kodi Mete dan Wakil Ketua DPR Sumba Barat Daya, H. Samsi Pua Golo, S.T., pada Kamis kemarin (03/12/20). Kunjugan kerja di rumah jabatan Bupati ini dalam rangka usulan pembentukan Pengadilan Agama baru di Kabupaten Sumba Barat Daya, sebagai pemekaran kabupaten Sumba Barat.
Turut hadir beserta Wakil Ketua Pengadilan Agama Waikabubak, dari unsur Hakim, Mohammad Agus Budiawan, S.H.I., dan Aris Nur Mu’alim, S.H., Panitera, Mariam, S.H. serta Panitera Muda Gugatan, Marjeni, S.H.
Dalam acara yang dimulai pukul 13.00 WITA tersebut, Wakil Ketua PA Waikabubak menyatakan tujuan kunjungan ini adalah memberikan usulan didirikannya Pengadilan Agama di Kabupaten Sumba Barat Daya. “tujuan kami kesini adalah Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya mengusulkan kepada Mahkamah Agung serta Pemerintah Pusat untuk pendirian Pengadilan Agama di Kabupaten Sumba Barat Daya demi memudahkan pelayanan kepada masyarakat muslim Kabupaten Sumba Barat Daya.” Ujar wakil ketua yang dilantik 24 Agustus 2020 tersebut.
“Apalagi saya melihat kabupaten SBD adalah kabupaten yang sangat berkembang, serta banyak warga muslim yang harus ke Waikabubak untuk mencari keadilan, yang tentunya merupakan kesulitan tersendiri bagi warga kabupaten Sumba Barat Daya dari segi jarak tempuh, waktu serta biaya”. Lanjutnya memaparkan tujuan.
Dalam kesempatan ini, Bupati Sumba Barat Daya merespon baik kedatangan rombongan Pengadilan Agama Waikabubak. Dalam sambutannya, Bupati mengapresiasi serta mendukung adanya pembangunan Pengadilan Agama di Kabupaten Sumba Barat daya. ”Kami sangat mendukung adanya usulan tersebut, apalagi untuk kepentingan masyarakat.” Cakap Bupati lulusan Fakultas Kedokteran UGM tahun 1990 tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil ketua DPR Sumba Barat Daya juga mendukung untuk dibangunnya Pengadilan Agama di Kabupaten Sumba Barat Daya. “Kami juga sangat mendukung adanya pembangunan PA di kabupaten SBD, sesegera mungkin kami juga akan buatkan rekomendasi untuk Mahkamah Agung serta pemerintah Pusat.” Ujar Wakil Ketua I DPRD dari fraksi PAN tersebut.
Dalam bincang santai, Bupati serta Wakil Ketua DPRD juga memberikan gambaran terkait letak Pengadilan Agama nantinya yang akan ditempatkan disekitar perkantoran Pemda. “Gambaran tempat pembangunan nanti kita tempatkan di sekitar perkantoran daerah ya pak Waka DPR”. Ujar Bupati yang kemudian dibenarkan oleh Wakil DPRD. “Iya pak bupati, bersama-sama dengan PN atau Polres nantinya”. Jawab Wakil DPRD.
Selain itu, bupati juga berharap agar usulan ini segera diurus dan bisa ditindak lanjuti pada tahun 2021 mendatang. “kira-kira tahun 2021 nanti sudah bisa dibangun ndak ya? Atau kalau tidak PA Waikabubak dipindah saja di Sumba Barat Daya”. Ujar Bupati disambut tawa hadirin.
Perlu diketahui, Pengadilan Agama Waikabubak yang berada di Kabupaten Sumba Barat, telah mekar ditambah dengan Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Sumba Tengah (sesuai Penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat). Maka dari itu, usulan untuk pembangunan Pengadilan Agama di daerah Sumba Barat Daya dirasa perlu mengingat kabupaten Sumba Barat Daya mulai berkembang disertai dengan jumlah penduduk muslim yang semakin bertambah.
Acara Kunjungan kerja ini selesai pada pukul 14.00 WITA. Selanjutnya, sesuai acara yang telah diagendakan rombongan Pengadilan Agama Waikabubak mohon pamit melanjutkan perjalanan ke Sumba Barat untuk kembali menjalankan tugas di Pengadilan Agama Waikabubak. (Tim IT PA Wkb/Ags)
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.