Hatimbiwsda Pengadilan Tinggi Agama Kupang Laksanan Pengawsan dan Pembimbingan
Kamis 14 April 2022. Pengadilan Agama Waikabubak mendapat kunjungan dari Tim Pengawasan dan Pembinaan PTA Kupang. Tim kali ini terdiri atas Hakim Tinggi YM Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. sebagai Ketua Tim, Sekretaris PTA Kupang Hendra Surya, S.H., S.Sos., M.M. sebagai Anggota TIM dan Panitera Muda Banding Juhni , S.H.,MH. sebagai Sekretaris Tim. Adapun Kunungan ini dimulai pada Rabu 13 April 2022 hingga Kamis 14 April 2022. Adapaun kunjungan kali ini sesuai dengan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor W23-A/654/PS.01/03/2022 tanggal 4 April 2022.
Kegiatan pada hari Rabu berfokus pada pemeriksaan pada bidang Kepaniteraan dan Bidang Kesekretariatan. YM Drs. H. Abdul Hamid dan Bapak Juhni memeriksa bidang bidang manajemen peradilan dan administrasi di kepaniteraan. Sementara itu Bapak Hendra Surya memeriksa administrasi di kesekretariatan, sarana dan prasarana dan pelayanan publik.
Tim Pengawas kemudian melakukan ekspos pada Kamis 14 April 2022 bertepat di ruang sidang Pengadilan Agama Waikabubak. Dalam sambutannya Ketua PA Waikabubak Farida Latif, S.H.I. menyampaikan terima kasih atas kehadiran Tim dari PTA Kupang. Setelah itu Tim Pengawsan dan Pembinaan menyampaikan hasil temuan pada masing-masing bidang untuk ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Waikabubak. Setelah itu dilaksanakan penyerahan hasil temuan kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak dari Ketua Tim Pengawasan dan Pembinanan Hakim Tinggi Pengawas Bidang PTA Kupang. (null)
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.