RAPAT MONITORING DAN EVALUASI SEPTEMBER 2020
Rabu, 14 Oktober 2020 Pengadilan Agama Waikabubak mengadakan rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja bulanan untuk periode bulan Oktober 2020 bertempat diruang sidang Pengadilan Agama Waikabubak, kegiatan tersebut merupakan agenda agenda rutin yang dilakukan setiap sebulan sekali tepatnya pada hari Rabu Minggu Kedua. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua, Para Hakim, Panitera, Sekretaris, Para Pejabat Struktural dan Fungsional, serta Staf Pengadilan Agama Waikabubak.
Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Muhamad Jamil, S.Ag. Dalam penyampaiannya Ketua Pengadilan Agama Waikabubak menekankan kepada seluruh Pegawai Pengadilan Agama Waikabubak, mulai hari ini sleuruh Pegawai Pengadilan Agama Waikabubak harus mengubah mindset atau pola pikir kita yakni “kita sebagai Pegawai Pengadilan Agama Waikabubak adalah Pelayan bukan Dilayani, dan apa yang diberikan kepada Pengadilan bukan apa yang telah diberikan kepada kita oleh Pengadilan”
Kemudian Ketua Pengadilan Agama Waikabubak sebagai pimpinan rapat mendengar laporan progres kinerja dan kendala di awali oleh Kasubag PTIP, Kasubag Umum dan Keuangan, Sekretaris dilanjutkan mendengarkan Laporan progres Kinerja dari Panmud Hukum, Panitera Pengganti, Jurusita, Panitera, serta penyampaiaan progres dari Hakim.
Setelah mendengar penyampaian progres kinerja, Ketua Pengadilan Agama Waikabubak sebagai pimpinan rapat juga menyampaikan kita harus selalu menjaga lingkungan kerja kerja terutama tentang 5RIN dan K3 karena waktu dekat kita akan menghadapi Survellence APM yang kedua.
Kemudian setelah penyampaian dan paparan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Waikabubak sebagai pimpinan rapat menutup rapat Monitoring dan Evaluasi dengan harapan semoga rapat kali ini membawa kebaikan untuk Pengadilan Agama Waikabubak kedepan dan diakhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. (Tim IT)
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.