Penghargaan IKPA Terbaik KPPN Waingapu
Awal Tahun Anggaran 2022 Pengadilan Agama Waikabubak meraih prestasi untuk bidang Kesekretariatan dari KPPN Waingapu. Pengharagaan kali ini adalah Penghargaan sebagai satuan Kerja Dengan Nilai IKPA terbaik untuk satker dengan Pagu Kecil untuk Semester II Tahun Anggaran 2021.
Penyerahan Penghargaan dilaksanakan di Kantor KPPN Waingapu, Selasa 8 Februari 2022 oleh Kepala KPPN Waingapu Nur Aida kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran PA Waikabubak Syukril Hakim, didampingi oleh Kasubbag Umum Keuangan Iriana, S.H., M.H dan Bendahara Lalu Khuznul Muntazi.
Selain penyerahan penghargaan, Kepala KPPN Waingapu juga menyampaikan untuk Tahun Anggran 2022 Penilaian IKPA mengalami perubahan. Jika sebelumnya ada 13 indikator penilaian, makan pada tahun anggaran yang baru penilain menjadi 8 indikator namun ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan seperti penilaian untuk anggaran untuk belanja yang masing-masing mempunyai bobot, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Jika tahun sebelumnya dianggap satu penilaian maka tahun ini masing-masing memiliki nilai.
Kepala KPPN juga menambahakan indikator yang baru yaitu untuk Penilaian pencarian belanja PPNPN yang masuk menjadi indikator. Ini merupakan hal yang baru dan satker harus siap dalam pencairan tersebut. Selain itu kedepannya penggunaan uang tunai akan dikurangi dengan sudah dimulai penggunana Kartu Kredit Pemerintah dan belanja dengan digipay. (null)
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.